Bagaimana MPR Memilih Wakil Presiden? Ini Mekanisme Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
Surat pengunduran diri wakil presiden sudah diserahkan ke MPR dan sedang diproses; selama belum ada ketetapan MPR, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat. Konstitusi mengatur jalur pengisian kekosongannya: Presiden mengajukan dua nama, MPR memilih. Begini urutan dan tenggatnya.
Pengunduran diri wakil presiden adalah peristiwa langka dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, dan MPR memproses surat tersebut. Namun konstitusi sudah menyiapkan jalur pengisian kekosongannya, dan jalur itulah yang kini sedang berjalan.
Satu hal perlu diluruskan sejak awal: surat yang diserahkan tidak serta-merta mengosongkan jabatan. Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden sampai ada ketetapan MPR mengenai pengunduran dirinya. Mekanisme pemilihan pengganti berjalan mendahului dan mengiringi proses tersebut.
Aturan Pokoknya
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur: jika presiden dan/atau wakil presiden berhenti di tengah masa jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Untuk kekosongan wakil presiden, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Konstitusi memberi batas waktu penyelenggaraan pemilihan selambat-lambatnya 60 hari sejak kekosongan jabatan. Dihitung dari peristiwa penyerahan surat pada 12 November 2026, batas 60 hari itu jatuh pada 11 Januari 2027.
Tenggat Penyerahan Nama
Pasal 46 UU MD3 dan Pasal 136 Tata Tertib MPR mengatur dua nama calon harus sudah diterima MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Jadwal yang kini berlaku — setelah Rapat Gabungan MPR pada 16 November 2026 menggesernya atas permintaan Presiden — adalah penyerahan nama paling lambat Rabu, 25 November 2026 dan paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026.
Perlu dicatat, tidak ada sanksi tertulis apabila tenggat 14 hari itu terlewat. Konsekuensi yang terdokumentasi bersifat jadwal: keterlambatan penyerahan nama akan menekan jadwal paripurna dan proses verifikasi berkas.
Tahap Verifikasi
Sebelum paripurna, berkas kedua calon diverifikasi oleh tim yang dibentuk MPR — kali ini dipimpin Habiburokhman dan bekerja 25 November hingga 8 Desember 2026 — untuk memastikan 22 syarat calon terpenuhi. Calon dengan suara terbanyak dalam paripurna ditetapkan sebagai wakil presiden dan dilantik pada hari yang sama.
Fakta Terkonfirmasi
- Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.
- Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sampai ada ketetapan MPR atas surat pengunduran dirinya.
- Tenggat penyerahan dua nama: 25 November 2026; paripurna pemilihan dan pelantikan: 9 Desember 2026.
- Tim verifikasi MPR dipimpin Habiburokhman bekerja 25 November–8 Desember 2026 memeriksa 22 syarat.
- Tidak ada sanksi tertulis atas keterlambatan tenggat 14 hari penyerahan nama.
Yang Belum Diketahui
- Kapan ketetapan MPR mengenai pengunduran diri Gibran diterbitkan.
- Dua nama calon yang akan diajukan Presiden kepada MPR.
- Hasil verifikasi berkas kedua calon oleh tim MPR.
Sumber & Referensi
- UUD 1945 Pasal 8 ayat (2); Undang-Undang MD3 Pasal 46; Tata Tertib MPR Pasal 136.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat — mpr.go.id
Sumber & Referensi:
- UUD 1945 Pasal 8 ayat (2), UU MD3, dan Tata Tertib MPR
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
Artikel ini disusun redaksi dari sumber-sumber tersebut dan keterangan resmi terkait. Bila ada kekeliruan, redaksi membuka ruang koreksi melalui redaksi@zona-indonesia.com.